Developed by Humas Balai Taman Nasional Komodo
Copyright © 2023. All rights reserved.
Jasa Pemanduan
October 23, 2023
October 23, 2023
October 23, 2023
Pengelola Jasa Pemanduan Wisata
Kegiatan pemanduan di dalam kawasan Taman Nasional Komodo dikelola dengan melibatkan pemegang Izin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam (IUPJWA) yang memperoleh izin pengusahaan pariwisata alam dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
Koperasi Serba Usaha Taman Nasional Komodo
Koperasi Serba Usaha (KSU) Taman Nasional Komodo merupakan pemegang IUPJWA dengan fokus pengusahaan jasa pemanduan di dalam kawasan Taman Nasional Komodo yang telah beroperasi sejak tahun 2006
Keterlibatan KSU Taman Nasional Komodo pada jasa pemanduan di Taman Nasional Komodo diperkuat berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal KSDAE Nomor: 175/KSDAE/SET.3/KSA.3/6/2021 Tanggal 15 Juni 2021
Masyarakat lokal yang dilatih intensif sebagai interpreter wisata alam yang dipandang menguasai informasi dasar pengelolaan dan terampil dalam memfasilitasi kegiatan pemanduan di dalam kawasan TNK. Total tenaga naturalist guide KSU TNK adalah sebanyak 50 orang
PT. Flobamor
Flobamora merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Nusa Tenggara Timur yang memiliki hak pengelolaan di dalam kawasan Taman Nasional Komodo khususnya di Loh Liang, Pulau Komodo, dan Padar Selatan, Pulau Padar. Selaku badan usaha yang memiliki Izin Usaha Pariwisata Jasa Wisata Alam (IUPJWA) di Taman Nasional Komodo, PT. Flobamor bertanggungjawab dan memiliki kewajiban untuk menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya alam di kawasan tersebut.
Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan memanfaatkan fasilitas pariwisata alam yang menjadi milik negara, PT. Flobamor melakukan kegiatan, menyediakan jasa dan menetapkan tarif atas jasa yang diberikan di Taman Nasional Komodo antara lain untuk kegiatan:
- Jasa Informasi Pariwisata Alam.
- Jasa Pemanduan Wisata Alam.
- Jasa Transportasi Wisata Alam.
- Jasa Perhalanan Wisata Alam.
- Jasa Makanan dan Minuman.
Dasar Kebijakan:
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor:P.8/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2019 Tanggal 15 Maret 2019 Tentang Pengusahaan Parwisata Alam di Suaka Marga Satwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419)
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412) - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966)
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245)
- Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116)
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5798)
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215)
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713)
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 927)
Balai Taman Nasional Komodo
Website Resmi Balai Taman Nasional Komodo
Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Jalan Kasimo, Balai Taman Nasional Komodo, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur 86754
- +62 811-3829-0000
- balaitamannasionalkomodo@gmail.com/ tn_komodo@yahoo.com